Kritisi Caleg untuk Bangsa

Oleh: Nuraeni Muthohharoh

Wakil rakyat, di pilih oleh rakyat untuk memperjuangkan hak rakyat merupakan asas demokrasi yang berperan pada Negara Indonesia ini sebagai Negara yang demokrasi.

Regularitas dalam suatu Negara demokrasi di cerminkan dalam pemilu atau pemilihan umum yang secara langsung di pilih oleh rakyat. Pemilu merupakan wadah aspirasi rakyat untuk bangsanya dalam pembangunan.

Rakyat dapat menggunakan hak pilihnya sebagai warga Negara Indonesia untuk memilih para caleg yang kiranya akan menempati kursi pemerintahan di DPR, DPRD, DPD, melaui pemilu.

Tentu saja hal ini berlainan dengan system otoritarian yang membungkus artikulasi politik massa, Dimana hak rakyat sepenuhnya ada di tangan pemoimpin yang otoriter.

Dengan dipilihnya secara langsung calon DPR, DPRD, DPD, melaui pemilu, memungkinkan bagi rakyat untuk menentukan sendiri pemimpin publik di semua level pemerintahan. Sehingga rakyat di berikan kesempatan dalam menggunakan hak pilihnya untuk mewujudkan negara yang demokrasi, selain itu juga rakyat di berikan kesempatan untuk mempertimbangkan siapa caleg yang layak untuk di pilih.

Namun dalam mempertimbangkan siapa calon yang layak untuk di pilih tentu bukanlah hal yang mudah. Masyarakat harus lebih kritis dan rasional dalam menggunakan hak pilihnya. Mempertimbangkan integritas dan kredibilitas yang di miliki oleh setiap pasra calon yang ada.

Betapa pentingnya untuk mengkritisi para calon wakil rakyat dalam menentukan hal pilihnya di belakang bilik suara tapi persoalannya kini, justru kesadaran kritis itulah yang belum banyak berkembang di kalangan masyarakat.

Kurangnya sosialisasi pemilu, kurangnya pengetahuan rakyat tentang profil para caleg, banyaknya daftar caleg, terlebih lagi jika rakyat banyak tidak mengenal caleg tersebut atau bahkan pengaruh money politic. Hal tersebut dapat menyebabkan rakyat kurang dalam mengkritisi caleg yang ada.

Adapun sosialisasi pemilu yang dapat kita ketahui hanya sebatas membahas bagaimana pemilu dapat berjalan aman dan lancar dan juga mengajarkan agar rakyat tahu bagaimana tata cara dalam pemilu dalam menggunakan hak pilihnya. Sejauh ini, sosialisasi pemilu hanya sebatas itu, bukan mengajarkan pada rakyat untuk lebih kritis dalam memilih dan hanya sebatas menggunakan hak pilihnya tapi bukan terpilihnya orang-orang yang layak di beri amanah untuk mengemban pemerintahan.

Ironisnya dalam sosialisasi pemilu seringkali mengangkat isu partisipasi rakyat untuk memilih, bukan isu untuk merencanakan sistem pemerintahan yang lebih baik.

Ketika pemilu akan di mulai pada tanggal 9 april 2009 ini, tentu rakyat membutuhkan sejumlah informasi tentang profil, data diri para calegnya. Sehingga rakyat dapat menggunakan hak pilihnya dengan tepat.

Ketepatan penggunaan hak pilih dapat di pengaruhi pula oleh akurasi data tentang para calegnya yang di ketahuii oleh rakyat. Melalui profil yang akurasi dapat mendorong rakyat untuk lebih kritis dalam memilih karena dapat mendodorng rakyat agar mempertimbangkan integritas dan kredibilitas setiap caleg yang ada.

Apabila rakyat sudah kritis dalam memilih, besar kemungkinan pemilu 2009 dapat berjalan dengan baik dan dapat mempersempit peluang bagi politisi-politisi yang hendak memanfaatkan negara demi kepentingan pribadinya.

Namun jika sosialisasi pemilu membahas tentang profil atau data diri calegnya hendaknya yang akurat sesuai dengan kenyataan yang ada, tidak di lebih-lebihkan dan tidak pula di kurangi, memandang dari sudut yang objektif. Ibarat setipis kulit bawang, itulah resikonya. Karena apabila dalam sosialisasi pemilu memberikan informasi tentang data diri atau profil caleg yang tidak sesuai dengan kenyataan dan tidak akurat maka bisa menimbulkan fitnah atau pencemaran nama baik dari caleg itu sendiri. Tentu saja hal ini dapat berbuntut pada permasalahan dengan hukum.

Hendaknya sosialisasi pemilu tidak hanya magajarkan tentang tata cara pemilu saja tetapi juga memberikan pengetahuan tentang profil dan data diri calegnya, sehingga dapat menjadi pertimbangan oleh rakyat dalam memilih wakilnya yang memiliki integritas dan kredibilitas yang baik untuk melaksanakan sistem pemerintahan yang optimal.